Blitar - Warga Tulungagung terindikasi pengikut aliran radikal. Akibatnya, kantor Imigrasi Kls 2 Blitar menangguhkan permintaan pengurusan paspornya. Mereka yakni, BA warga Desa Wonorejo Kec Sumbergempol Tulungagung, seorang wiraswasta yang dikenal sangat tertutup dengan tetangga.
Dia mengajukan paspor umrah dan surat rekomendasi umrah dari PT Anamona Tour and Travel, namun setelah dicek petugas, ternyata PT itu fiktif. Saat ini, Kantor Imigrasi Kls 2 Blitar lebih memperketat pengawasan bagi warga yang mengajukan pengurusan paspor.
Hal ini dilakukan sebagai satu upaya mencegah keluarnya pengikut aliran radikal keluar dari wilayah hukum Blitar. Berdasarkan UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan tidak hanya mengatur mengenai orang asing, namun juga pengawasan mengenai keabsahan berkas permohonan dokumen keimigrasian.
"Imigrasi hanya dapat melakukan pencegahan dalam menangani gerakan kelompok radikal ini ketika yang bersangkutan akan berkegiatan di luar negeri," kata Kepala Kantor Imigrasi klas 2 Blitar, Tato Juliadin, Jumat (5/2/2016).
Imigrasi juga bekerjasama dengan BIN, Intel Kodim, Intel Korem, Bea Cukai, Intel Pajak serta unsur terkait lainnya jika memiliki informasi terkait target pencarian orang (TPO) aliran radikal, dengan memeriksa mendalam jika yang bersangkutan mengurus paspornya.
Tato menambahkan, BA juga memiliki unsur sesuai Permenkumham no 8 tahun 2014 pasal 41 ayat 1 huruf C, ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai unsur lain yang tidak dapat diterima.
"Setelah petugas tim pengawasan datang ke desa yang bersangkutan, diperoleh informasi, jika dia mengontrak dan sangat tertutup dengan tetangganya yang lain," tambah Tato.
Sehingga kantor imigrasi sampai saat ini belum memberikan paspor dan memberikan pengawasan lebih ketat bersama intel, jajaran keamanan dan ketertiban di tempat tinggalnya. (fat/fat/detik.com)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar